3 Fungsi Kedewanan Samarinda Menurut Pengamat Politik Alphad Syarif

Nama pengamat politik Alphad Syarif menjadi sorotan terhangat dunia politik khususnya untuk warga Samarinda Kalimantan Timur. Setelah berhasil menjabat sebagai Ketua DPRD periode 2014-2019, dirinya kembali membuktikan kualitasnya dengan perolehan suara yang spektakuler pada pemilihan umum legislatif 2019-2024 dengan perolehan suara sebanyak 15 ribu suara.

Berkat perolehan suara yang sangat banyak ini Alphad Syarif kembali menduduki kursi pemerintahan dengan menjabat sebagai Wakil Ketua 1 DPRD Samarinda. Menunggu pelantikan definitif unsur pimpinan DPRD Samarinda periode 2019-2024 dirinya merencanakan tiga fungsi pokok kedewanan. Adapun tiga fungsi pokok kedewanan ini adalah sebagai berikut.

Monitoring (Pengawasan)

Salah satu fungsi kedewanan yang dicanangkan pengamat politik Alphad Syarif adalah fungsi pengawasan atau monitoring. Fungsi pengawasan ini digunakan untuk mengawasi kinerja dan dedikasi pemerintahan Kota Samarinda dalam membangun sinergisitas pembangunan kemajuan Kota Samarinda.

Rencana ini bukan berarti menilai bahwa kinerja pembangunan yang dilakukan oleh pemkot Samarinda belum baik, tapi sebagai upaya dan rencana dengan adanya sinergisitas yang baik maka perkembangan pembangunan di Samarinda akan jauh lebih baik lagi dari sebelumnya.

Budgeting (Penganggaran)

Dalam fungsi pokok kedewanan juga diperlukan adanya budgeting atau penganggaran. Fungsi penganggaran ini merupakan pelaksanaan fungsinya sebagai badan penganggaran termasuk membahas anggaran-anggaran APBD khususnya Kota Samarinda baik itu anggaran murni ataupun anggaran perubahan.

Pengamat politik Alphad Syarif menyebutkan bahwa pada masa kampanye atau ataupun sosialisasi pada pencalonan DPRD Samarinda periode 2019-2024 ini masyarakat banyak yang mengeluhkan tentang keadaan pembangunan infrastruktur.

Menimbang adanya keluhan ini dari masyarakat maka dalam fungsi anggaran tersebut akan disalurkan dalam pembangunan ekonomi, kesehatan, peternakan, pertanian, kesehatan, pendidikan, sosial, budaya, perkebunan dan tidak lupa dalam fungsi pembangunan  infrastruktur.

Legislasi (Perundang-Undangan)

Selain melakukan fungsi monitoring dan penganggaran, anggota kedewanan juga akan melakukan fungsi legislasi atau perundang-undangan termasuk di dalamnya membuat dan merumuskan peraturan-peraturan daerah. Jika  fungsi kedewanan ini belum terlaksana pada periode yang lalu maka untuk periode ke depan diharapkan dapat menuntaskan hal-hal yang belum terselesaikan pada periode sebelumnya.

Itulah tiga fungsi kedewanan yang direncanakan oleh pengamat politik Alphad Syarif dalam memajukan perkembangan dan pembangunan Kota Samarinda dalam berbagai bidang. Diharapkan dari upaya ini akan menjadikan Kota Samarinda menjadi daerah yang lebih baik dari sebelumnya terutama dalam hal pembangunan.

Related Post